Herman Nicolas Ventje SUMUAL

Kiri ke kanan: Ventje Sumual dan Sammy Supit
Ventje Sumual,Sammy Supit, Staff YKOP di Kakaskasen Tomohon Kediaman Ventje Sumual (Posted: 2-Mar-2002) -Copyright Owner : M9K

Letkol H.N. Sumual adalah perwira TNI yang mengawali baktinya melalui Brigade XVI. Setelah menyelesaikan tugasnya di Sulawesi Utara sebagai Komandan Pasukan "B" (Kompas B), 1950 , ia ditarik kembali ke Staf Umum Angkatan Darat. Pada 1952, ia ditugaskan mengikuti pendidikan SSKAD (Sekolah Staf Komanda Angkatan Darat) yang ketika itu dilangsungkan di Jakarta. Karena itu ia tidak terlibat langsung dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia ditempatkan di Inspektorat Infanteri bagian Pendidikan. Dalam hubungan ini, Sumual berpendapat, perlu ada suatu tentara yang profesional dalam bidangnya. Sumual kemudian dijadikan kepala Staf Panglima Warouw di Ujungpandang (TT VII/Wirabuana), dan sejak 22 Agustus 1956, menggantikan Kolonel Warouw sebagai panglima TT VII/Wirabuana.

Sebagai anggota Korps Perwira SSKAD, Sumual sangat paham akan situasi kenegaraan yang cenderung kacau selama 1950-an. Dalam reuni Korps Perwira SSKAD yang diselenggarakan setiap tahun di Bandung, masalah ini selalu dibicarakan. Dalam reuni November 1956, Korps SSKAD menyimpulkan, pengangkatan kembali Nasution sebagai KSAD, ternyata tidak juga menyebabkan tercapainya keutuhan dan keteraturan dalam tubuh AD seperti yang diinginkan dalam Piagam Yogya. reuni Korps SSKAD 1956 itu dilangsungkan di tengah ketegangan akibat berbagai mutasi itu. Salah satu keputusan yang diambil reuni tersebut adalah mengganti pimpinan Angkatan Darat.

Ketika Sumual mulai menjabat Panglima, ia menyadari situasi lokal wilayah Wirabuana memang tidak pernah tenang. Gerakan Kahar Muzakkar dan lainnya sangat mengganggu keamanan. Strategi keamanan yang kurang tepat karena adanya dua komando (TT VII dan KODPSST) sangat menghambat pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan golongan buruh terutama di pelabuhan, selalu resah, dan memberi peluang bagi kaum komunis. Golongan tani pun tidak bisa tenang. Ini terbukti dari kenyataan, Sulawesi Selatan yang sebelumnya terkenal sebagai gudang beras, harus mengimpor beras melalui Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Partai politik yang terkenal adalah Partai Kedaulatan Rakyat. Partai pusat seperti PNI dan NU kurang berperan. Tetapi PKI mulai masuk terutama dengan cara mempengaruhi unsur-unsur pejuang yang tidak puas dengan keadaan.

Di Sulawesi Utara, keadaan petani kelapa sangat memprihatinkan karena mismanagement. Di Maluku, pembunuhan berjalan terus menerus karena adanya RMS. Malah Maluku Utara menuntut terbentuknya propinsi sendiri. Di Nusa Tenggara, tampak adanya perbedaan antara Barat dan Timur. Bagian Timur menuntut propinsi sendiri, dan unsur-unsur PKI mulai mengacau di bagian barat.

H.N. Sumual mengakui ketika mencetuskan Piagam Permesta pada 2 Maret 1957, ia adalah seorang awam dalam hal Ekonomi Pembangunan. Dalam tahanan Orde Lama selama lima tahun, ia sempat mempelajari dan menekuni seluk-beluk masalah ini. Sementara mengalami masa karantina, ia meyakinkan dirinya kewiraswastaan atau dunia usaha adalah suatu mata rantai perjuangan bangsa dan suatu medan perjuangan yang tidak kalah pentingnya dengan lapangan militer, untuk menjamin dan menjaga kesatuan politik dan administrasi demi kukuhnya kesatuan bangsa dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Pengalaman Sumual dalam masa Perang Kemerdekaan juga tetap mempengaruhi sikap dan kebijaksanaan sebagai orang wiraswasta. Terutama peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 banyak membawa ilham.  Sumual memimpin sektor III ketika itu. 

(Sumber: R.Z. Leirissa; PRRI PERMESTA     Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis)