"Dwitunggal Permesta"  yang dipimpin oleh Letkol H.N (Ventje) Sumual dan Letkol M. Saleh Lahade merupakan dua tokoh paling menentukan dalam melahirkan gerakan pembangunan semesta Indonesia Timur. Di antara keduanya, Saleh Lahade yang paling lama dan kontinu berada di Sulawesi. Setelah menyelesaikan tugas sebagai kepala staf Komisi Militer di Ujungpandang, awal 1948, Saleh Lahade memegang berbagai jabatan tinggi dalam staf pimpinan Wirabuana. Mula-mula sebagai PMT (Perwira Menengah Teritorial) yang menangani masalah-masalah wilayah dan masyarakat, pemerintahan lokal, dan sebagainya. Waktu Kolonel A.E. Kawilarang dimutasikan  menjadi Panglima Siliwangi, pada bulan September 1951, Kepala Staf Letkol R.A. Kosasih mengambil oper Komando TT VII Wirabuana  sebagai pejabat panglima sambil menunggu kedatangan Kolonel Gatot Subroto. Untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari, Letkol Kosasih menunjuk perwira tertua, Mayor Saleh Lahade, sebagai pejabat kepala staf merangkap PMT. Hal itu berlangsung selama tiga setengah bulan di tengah-tengah operasi terhadap Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan RMS di Maluku Tengah. Januari 1952, Kolonel Gatot Soebroto tiba di Ujungpandang dan mengukuhkan Mayour Saleh Lahade menjadi Staf V Teritorial merangkap "juru bicara" Panglima. Tugas teritorial sebenarnya telah ditanganinya sejak Komisi Militer itu melekat pada dirinya pada masa-masa berikutnya sampai 1956. Ketika itu kontra aksi Presiden Soekarno atas Perwira 17 Oktober 1952  menjalar ke Ujungpandang, M.Saleh Lahade termasuk di antara beberapa perwira yang bersama Kolonel Gatot Soebroto dikenakan tahanan rumah. Pada bulan Januari 1953, Panglima Warouw, yang mendaulat pimpinan TT VII Wirabuana dari Gatot Soebroto itu, menugaskannya sebagai perwira yang mengurus masalah transmigrasi. Pada Februari, Saleh Lahade mendapat tugas penting sebagai Perwira OPI (Opsir Pekerjaan Istimewa) X TT VII.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Saleh Lahade banyak berhubungan dengan berbagai masalah yang biasanya ditangani pihak-pihak sipil. Landasan kerja yang diberikan Panglima bersama Gubernur Sulawesi. Dalam kedudukan ini, Saleh Lahade sangat menyadari, betapa berkaitannya masalah militer dengan masyarakat luas, seperti misalnya, pembangunan. Ini tampak, umpamanya dalam kegiatan suatu badan yang diciptakan bersama antara Panglima dan Gubernur yaitu Panitia Pembentuk Dana Keamanan dan Pembangunan Propinsi Sulawesi, yang dipimpin Andi Burhanuddin (Residen diperbantukan pada Gubernur) dan Saleh Lahade sebagai salah seorang anggotanya.

Dalam kedudukan itu, Saleh Lahade berhubungan luas dengan berbagai tokoh politik dalam masyarakat. Ketika pemilihan umum pertama 1955, ia dicalonkan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) sebagai anggota parlemen. PKR berdiri sejak 1947, sebuah partai lokal yang revolusioner dalam perjuangan di Sulawesi. Para pemimpinnya adalah kader-kader Gubernur Sulawesi pertama, Sam Ratulangi (1945). Partai yang dipimpin Henk Rondonuwu dan Andi Burhanuddin itu mendambakan modernisasi (pembangunan) menyeluruh Sulawesi. Sekalipun kalah dalam Pemilu, peranan partai ini tidak kurang penting setelah itu.

Dalam kedudukannya sebagai perwira dengan tugas-tugas khusus tersebut, Saleh Lahade pun mengenal permasalahan yang berkisar pada perdagangan kopra. Sejak 1954, wilayah Sulawesi Utara (Minahasa, Sangir Talaud, Bolaang Mongondow, dan Gorontalo) telah mengambil alih peranan Yayasan Kopra yang dikelola Kementerian Perekonomian di wilayah-wilayah itu dan membentuk Yayasan Kelapa yang terlepas dari pusat. Yayasan Kopra di Jakarta. Perkembangan serupa terjadi pula di Ujungpandang sejak April 1955. Saleh Lahade mendapat kepercayaan Pejabat Gubernur untuk menanganinya. Yayasan Kelapa Sulawesi, yang dibentuknya di Ujungpandang, berusaha mengkoordinasi seluruh perdagangan kopra di pulau itu. Namun usahanya untuk mendapat izin pemerintah pusat, awal 1959, untuk perdagangan barter bagi Yayasan Kopra Sulawesi (YKS) dengan pembagian hasil 30% untuk pusat dan 70% untuk daerah ternyata tidak ditanggapi secara memuaskan.

Tidak disangsikan lagi, pengalaman bertahun-tahun dalam permasalahan pembangunan dan ekonomi itu menyebabkan M.Saleh Lahade menjadi salah seorang tokoh di TT VII Wirabuana yang memahami benar persoalan pembangunan serta berbagai aspeknya.

(Sumber: R.Z. Leirissa; PRRI PERMESTA     Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis)