Kami Rakyat Minahasa pada saat ini menyatakan kecewa berat dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam Joint Of Undestanding antara pihak Negara Indonesia dengan pihak gerakan Aceh Merdeka, yang mulai berlaku sejak Jumat, 2 Juni 2000.

Bagi rakyat Minahasa, gerakan Aceh Merdeka yang dilatih oleh negara teroris Libya, adalah Gerakan Separatis yang harus ditumpas sampai ke akar-akarnya, tapi kenyataannya malah diberi angin oleh Pemerintah Negara Indonesia, bahkan diperlakuan sebagai Anak Emas. Penandatanganan Joint of Undestanding (JOU) sama dengan mengakui secara de facto keberadaan gerakan tersebut. Hanya untuk memantau pelaksanaan JoU tersebut, pemerintah menyediakan bantuan uang sebesar Rp 100 milyar. Lebih dari itu, Pemerintah RI memfasilitasi GAM dengan sebuah kantor di bekas gedung Departemen Penerangan Pusat, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yang notabene berasal dari keringat seluruh rakyat Indonesia, termasuk keringat Rakyat Minahasa juga.

Kami Rakyat Minahasa tidak setuju dengan hal tersebut yang merupakan tindakan sepihak dan secara terang-terangan memperlihatkan penganaktirian suku lainnya di Indonesia. Tindakan itu pula membuat kami merasa dihina apalagi dengan menyebut 'Aceh Serambi Mekah', padahal Mekkah adalah milik negara asing Saudi Arabia yang letaknya ribuan mile dari Indonesia.

Penerapan hukum Syariat Islam terhadap masyarakat Aceh yang masih berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga merupakan penghinaan bagi kami yang beragama Kristen.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Panca Sila dan UUD 45 ditimpali hukum Syariat islam suku Aceh telah menginjak-injak dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memecah belah kesatuan dan persatuan. Bagaimana kami (Rakyat Minahasa) melaksanakan UUD 45 sementara bangsa Aceh mematuhi hukum yang berbeda? Apakah keistimewaan Aceh melebihi suku-suku lainnya di Indonesia?

Karena itu tidak salah apabila julukan dan perlakuan istimewa juga berlaku bagi Rakyat Minahasa sebagaimana kepada bangsa Aceh. Dengan kata lain, hak dan derajat kami tidak berada di bawah bangsa Aceh.

Karena Aceh didasari hukum Syariat Islam, bukan berdasarkan hukum yang sama dengan Rakyat Minahasa, maka kami merasa telah berbeda dari bangsa Aceh, sehingga kami tidak lagi berada di negara yang sama dengan bangsa Aceh. Perlakuan istimewa Pemerintah Indonesia terhadap Aceh sangat menyakiti Rakyat Minahasa, dan kami merasa telah dibuang dan tidak lagi dihormati oleh suku Aceh dan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika Aceh diakui sebagai 'Serambi Mekkah', maka kami juga berhak disebut 'Serambi Yerusalem'. Dan jika di provinsi Aceh berlaku Hukum Syariah Islam, maka di negara Minahasa sekarang berlaku hukum Minahasa yang didasari Alkitab. Dengan demikian kani nyatakan bahwa Rakyat Minahasa tidak tunduk dan tidak patuh lagi pada UUD 1945.

Menyadari telah terbuang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kami Rakyat Minahasa melalui Gerakan Minahasa Merdeka (GeMM) perlu memproklamirkan negara baru yang disebut "Negara Minahasa Raya". Dan kami menuntut Pemerintah Republik Indonesia agar juga kepada kami dilaksanakan Joint of Undestanding sebagaimana kepada Gerakan Aceh Merdeka.

Kami sangat terpukul melihat perlakuan pemerintah yang tidak mengakui hasil Kongres Rakyat Papua untuk merdeka. Perlakuan itu memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap orang yang tidak mengakui Kongres Rakyat Papua.

Mengapa JOU tidak dilaksanakan terhadap Bangsa Papua? Bukankah Aceh merdeka sama dengan Papua Merdeka? Bahkan pernyataan Ketua DPR-RI yang menginginkan penindasan terhadap pelaku kongres rakyat Papua, memperlihatkan diskriminasi terhadap Papua oleh 'elit atas' Indonesia.

Jika Akbar Tandjung satu bangsa dengan Papua, dia tidak akan menyatakan demikian. Dia pasti lebih menganak-emaskan Aceh karena beragama sama dengan dia. Kami Rakyat Minahasa juga merasa sangat prihatin dengan sikap pejabat tinggi di Indonesia yang mendukung diskriminasi seperti Akbar tandjung.

Setelah meneliti tindakan sepihak pemerintah selama ini dalam menangani pembakaran Rumah Ibadah Umat Kristen, dimana para terdakwa pembakaran Gereja dibiarkan bebas berkeliaran, kami merasa sangat sakit hati karena pembakaran dan penghancuran gereja-gereja yang telah mencapai 800-an masih terus berlangsung tanpa ada keinginan pencegahan oleh pihak pemerintah.

Jika benar-benar Indonesia adalah negara kesatuan, maka pelarangan mendirikan bangunan Gereja harus dihilangkan. Beberapa Gubernur, Bupati, Walikota, aparat Kecamatan dan Kelurahan serta masyarakat di beberapa Provinsi di Indonesia secara terang-terangan telah mempersulit umat Kristen mendirikan gereja. Para pendeta dan anggota jemaat Kristen di Indonesia yang mati terbunuh sudah tak terhitung banyaknya di negara yang katanya berlandaskan UUD 45 dan Panca Sila.

Dengan demikian, kami merasa umat Kristen seperti telah dianggap bangsa asing di Republik Indonesia ini, bahkan menyebabkan Rakyat Minahasa tidak lagi dianggap sebangsa dengan masyarakat lainnya di Indonesia.