Jumat tengah malam tanggal 1 Maret 1957,
sejumlah tokoh masyarakat di kota Makasar di jemput untuk berkumpul di gubernuran.
Mereka hendak mengadakan rapat untuk persiapan sebuah proklamasi dari suatu
hasrat luhur yang sudah sangat lama menggejolak. Malam telah merambat dini hari.
Pukul 3 rapat di buka, oleh Overste Ventje Sumual. Ia membacakan proklamasi itu.
Inilah Proklamasi SOB (Staat van Oorlog en Beleg) PERMESTA tersebut,
yang memulai babak baru dalam sejarah Indonesia Bagian Timur:
Selanjutnya Saleh Lahede membacakan Piagam Perdjuangan Semesta Alam, yang menjadi landasan
pelbagai program pembangunan yang segera dilancarkan.
Segera setelah proklamasi, para pencetusnya mendirikan Dewan Pertimbangan Permesta. Modal pembangunan
di semua daerah pun diusahakan dengan pelbagai cara. Prasarana sosial dan perekonomian mulai dibangun,
mengejar ketertinggalannya dari sentra-sentra perekonomian di Jawa.
Dilancarkannya perdangangan luar negeri, demi mencapai jumlah prosentase devisa yang dianggap lebih
adil pembagiannya dengan pusat.
Sebuah universitas langsung diprakarsai pembangunannya di Manado, sebuah hasrat yang sudah terlalu
lama tertunda perwujudannya semenjak gerakan pilitik etis pemerintah kolonial terhenti bahkan Presiden
RI - Soekarno sendiri pernah berkunjung ke situ.
Tapi, tepat seminggu HUT pertama PERMESTA, 22 Februari1958, pesawat-pesawat tentara pusat membom kota Manado.
Perang saudara, yang semenjak awal coba untuk dihindari, ternyata harus terjadi.
Maka mulailah darah tertumpah dari ratusan rakyat dan tentara melayang.
Peran Nasution
Gempuran pusat tersebut, oleh para sejarawan suka disebut "jawaban terhadap gertakam pemberontakan, yang tidak mereka duga".
Tetapi sesungguhnya analisis tersebut tidak tepat. Yang benar adalah bahwa, pertama, kedekatan yang istimewa antara Presiden Soekarno dan Nasution.
Sugesti dari pihak pimpinan pusat militer jelas sangat berperan pada keputusan Soekarno,
yang kendati sejak awal berusaha berbaik dengan para panglimanya di daerah.
Masa ini memang adalah untuk pertama kalinya Soekarno merasa berada dalam dukungan ideologis dari pimpinan tentara.
Menghadapi Proklamasi Permesta, Nasutionlah yang segera mencopot jabatan kepanglimaan Sumual dan merombak organisasi tentara di daerah.
Sesudah terdepak akibat terlibat Peristiwa 17 Oktober 1952, Nasution merintis sendiri manuver politik praktisnya,
antara lain dengan mendirikan partai sendiri (IPKI) yang kemudian ikut Pemilu 1955.
Dengan itu ia memang lantas berbeda dengan teman-teman seperjuangannya di 1952 lalu, seperti Simbolon dan Alex Kawilarang.
Target konsepsi politik Nasution serasi dengan Konsepsi Presiden yang sama-sama kapok dengan sistem multipartai
dan menciptakan sebuah pemerintahan pusat yang kuat, yang kemudian hari diwujudkan sebagai Demokrasi Terpimpin.
Nah, menuju perwujudan rencana inilah (kemudian melahirkan Dekrit Presiden 1959), segala halangan mutlak dibabat.
Apalagi gerakan kedaerahan seperti Permesta, yang secara diametral bertolak belakang dengan konsepsi mereka.
Panglima Siliwangi Kol. Alex Kawilarang yang sempat 'menahan' ideolog utama Demokrasi Terpimpin,
Ruslan Abdulgani, diberi "tugas luar" ke AS (Sumual pun sempat ditawari tugas belajar ke sana). Itu
kedua.
Dan ketiga, kendati telah digembar-gemborkan mengenai dukungan persenjataan untuk pemberontak oleh negara asing,
khususnya Amerika Serikat, tetapi pemerintah Soekarno tidak gentar.
Karena sudah mulai bergandeng tangan dengan dua negara raksasa yang saat itu berhadapan dengan AS.
Yakni Uni Soviet dan RRC.
Percobaan pembunuhan atas diri presiden yang terkenal sebagai "Peristiwa Cikini",
segera menjadi picu pengambilan keputusan tegas : pemerintah mutlak kuat dan berwibawa.
Penggranatan di Cikini itu oleh pihak pemerintah resmi dituduhkan pada kelompok "pendukung Negara Islam",
tokoh-tokoh PRRI dari unsur Partai Masyumi seperti Natsir dan Sjafrudin Prawiranegara dihubungkan ke situ.
Sementara PRRI yang diproklamirkan 15 Februari 1958, didahului ultimatum 5 hari sebelumnya,
sudah mengangkat pucuk pimpinan Permesta yakni Sumual dan Lahade masing-masing sebagai KSAD dan menteri.
Putus Hubungan
Terhadap perombakan organisasi dan pencabutan tongkat komando Sumual di TT-VII Wirabuana oleh KSAD Nasution,
sangat banyak kalangan bereaksi menolak. Tetapi yang khusus hendak dicatat di sini adalah sikap keras dari Letkol DJ. Somba,
pimpinan tentara RI di Sulawesi Utara. Dalam suatu pertemuan seluruh pimpinan daerah militer, Sombapun tak hadir,
sehingga kian menjuruskan kecurigaan Nasution.
Sementara itu, Somba sudah menggalang dukungan kekuatan besar di daerah Minahasa. Diantaranya bekas Pasukan
Pembela Keadilan di bawah pimpinan Jan Timbuleng dan Goa Sangkaeng. Serta Kepala Pemerintahan Daerah Minahasa Laurens Saerang,
jebolan pendidikan militer Jepang, yang tak lain adalah ipar Timbuleng.
Penggalangan dimaksud adalah semula memang menjadi tugas dan tanggung jawab teritorilanya, bersama Saerang.
Dan berhasil, yakni membuat pendekatan pada pihak PPK demi ketentraman rakyat.
Anggota PPK yang ribuan orang adalah pasukan yang sudah lama bergerilya, dan menjadi war lord di sejumlah wilayah,
sehingga cukup handal. Banyak di antaranya bekas tentara di masa perang mempertahankan kemerdekaan (1946-49),
kemudian merasa tak puas dalam era yang baru. Sejak 1950 kelompok ini sudah mulai beraksi,
dengan tokoh utama Sam Mangindaan dan Ako Pangemanan, disusul selanjutnya seperti No' Korompis hingga Timbuleng dan Sangkaeng
tadi. Saerang adalah politisi berlatar pengusaha, sudah sangat lama ia merasakan langsung problem-problem ekonomi
bagi daerahnya dalam hal hubungan dengan pusat.
Sementara Walikota Manado Kapten Tjo' Montolalu pun jelas-jelas menunjukkan dukungannya bagi perjuangan daerahnya
yang antara lain dipelopori karibnya sejak bergerilya di Jawa, yakni Sumual.
Sumual sendiri sudah mukim di Minahasa, bertekad melanjutkan program pembangunan daerah sesuai Piagam Permesta.
Ia menolak pelbagai tawaran dari pusat. Tak mungkin menyangkal bahwa kehadiran perwira yang sangat cerdas
serta memiliki jiwa kepemimpinan berkadar tinggi ini tidak berpengaruh pada pengukuhan sikap para pimpinan militer dan sipil
di daerahnya ini untuk "tetap Permesta".
Program pembangunan Permesta pun terus dilaksanakan. Perwujudan cita-cita otonomisasi dan demokratisasi
dinyatakan dengan didirikannya Propinsi Sulawesi Utara. Namun sementara itu polarisasi politik semakin membadai.
Menabrak ke mana-mana tanpa arah jelas. Upaya luhur pembangunan, berhadapan dengan gelombang politik penuh prasangka
di tengah kegagalan.
Akhirnya, Somba didaulat dari pelbagai jurusan, juga oleh para perwira stafnya sendiri seperti
Eddy Gagola, Mondong, Gerungan dan Lendy Tumbelaka. "Kalau begitu" kata Somba, "Saya berdiri di pihak rakyat!"
Maka tanggal 17 Februari 1958, Kepala Daerah Militer Sulawesi Utara inipun resmi mengumumkan :
Memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat.
