Permesta Membangun

Dampak Likuidasi TT VII/ Wirabuana

Pembubaran TT VII/Wirabuana dan pembentukan empat KDM yang terpisah di Indonesia Timur, merupakan pukulan berat bagi Permesta. Hal ini menyebabkan perkembangan kegiatan Permesta di berbagai daerah, kecuali Sulawesi Utara, mengalami kemunduran. Para Panglima KDM yang sebelumnya menyetujui gagasan Permesta, telah mengubah haluan, kecuali Somba dan Minggu. "Operasi Intelijen" Sukendro ternyata berhasil; selain itu, para Panglima KDM juga mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan Kolonel.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Sulawesi Utara tetap berdiri di belakang Permesta. Pertama masyarakat Minahasa dan sekitarnya merasakan benar kemajuan yang dicapai Permesta. Kedua, para pemimpin militer di wilayah ini tidak mudah digoyahkan dalam masalah likuidasi TT VII Wirabuana.

Sumual tetap pada pendiriannya, bahwa langkah yang diambilnya pada 2 Maret 1957 adalah benar. Maksudnya semata-mata menghindari kekacauan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Sulawesi, sehubungan dengan pergolakan di berbagai daerah di pulau itu. Ia yakin, tanpa suatu komando, pertentangan akan meletus, dan akhirnya akan timbul perang saudara. Penyelesaian yang diambil KSAD hanya menunda penyelesaian masalah pokok. Selain itu, penanganan bidang militer saja seperti yang dijalankan KSAD, tanpa menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya, pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Masalah militer jalin-menjalin dengan masalah kemasyarakatan umum.

Tempat yang dipilih Sumual adalah desa Kinilow, tidak jauh dari Kota Manado. Di tempat itu terdapat suatu kompleks peristirahatan tentara dengan suatu bangunan yang terbagi atas sejumlah kamar dan sebuah aula besar yang digunakan untuk rapat. Staf yang pernah mendampinginya di Ujungpandang ikut pindah ke tempat ini. Sejumlah pasukan asal Minahasa yang tidak bisa menerima pembubaran Komando TT VII pun pindah ke Sulawesi Utara dan bergabung dalam komando Somba. Kekompakan para perwira asal Minahasa ini merupakan sebab lain mengapa gerakan Permesta tetap bertahan di wilayah itu.

Kecuali PKI, PNI dan ormas-ormasnya, semua organisasi politik dan massa di Minahasa ketika itu berdiri di belakang Permesta. Sedemikian besarnya pengaruh Letkol Sumual, sehingga ia diminta mempertahankan predikat Panglima TT VII Wirabuana. Dalam suatu rapat di Kinilow, 23 Juni 1957, ia mengumumkan kesediaan memenuhi keinginan masyarakat itu. Namun ia menandaskan, gerakan Permesta bukanlah gerakan separatisme. Penyelesaian yang wajar dengan pemerintah pusat, tetap tujuannya. Sepanjang sejarah Permesa, lambang-lambang kebangsaan Indonesia seperti benderah Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang Bhineka Tunggal Ika, serta hari Proklamasi, tetap dijunjung tinggi dan bermakna seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia. Perayaan hari Proklamasi 1957, umpamanya tidak kurang meriah daripada tahun-tahun sebelumnya. Rapat umum yang diselenggarakan di lapangan Sario (Manado), dihadiri sekitar 40.000 orang, dilanjutkan dengan resepsi di Gubernuran. Gubernur Manoppo, Panglima Sumual dan Mayor Somba memberi sambutan yang meyakinkan.

Pembangunan memang berjalan sangat lancar di daerah ini. Hasil kopra yang demikian banyak ternyata bisa membiayai berbagai proyek pembangunan sampai ke desa-desa. Untuk melancarkan perdagangan kora serta impor bahan-bahan kebutuhan rakyat, Pemerintah Militer membentuk suatu tim yang dipimpin J.M.J. Pantow. Tim inilah yang mengurus pengiriman kopra ke luar negeri tanpa melalui prosedur biasa, sehingga sering dinamakan barter. Suatu agen perdagangan dibentuk pula di Singapura untuk memperlancar perdagangan. Kopra yang dikirim dengan kapal-kapal asing, ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan seperti minyak, bahan makanan, peralatan bangunan, kendaraan, peralatan kantor, serta bahan-bahan kebutuhan masyarakat dan pemerintah lainnya. Tersedialah bahan-bahan yang diperlukan pembangunan. Pemerintah daerah tingkat lebih rendah pun mendapat alokasi dana untuk berbagai proyek di wilayahnya.

Kongres Pemuda Indonesia Timur

Salah satu kemajuan yang dicapai para pemuda adalah penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia Timur. Ide Kongres itu lahir setelah Bhinneka Tungga Ika di Ujungpandang, Mei 1957. Ketika itu, Ketua Badan Musyawarah Dewan Pemuda Indonesia Timur, R.A. Daud, mengusulkan para pemuda harus juga mengadakan kongresnya sendiri.

Pelaksanaannya diserahkan kepada Komando Pemuda Sulawesi Utara oleh tokoh-tokoh yang pernah bergabung dalam Dewan Manguni di Manado sebelum 2 Maret 1957.

Kongres Pemuda Indonesia Timur dilangsungkan di Tondano, 5-9 Juli 1957, dengan Jan Torar sebagai Ketua Panitia. Berbagai organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia Timur mengirimkan wakil-wakilnya ke Tondano, malah wakil-wakil tersebut diambil dari wilayah tingkat II dan mendapat bantuan pemerintah setempat.

Salah satu keputusan penting dalam Kongres Pemuda Indonesia Timur in adalh pembentukan suatu wadah tunggal yang dinamakan Komando Pemuda Permesta (KoP2) dengan suatu pimpinan utama dan beberapa departemen, seperti Departemen Pengerahan Tenaga, Pertahanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Ekonomi dan Sosial, Keuangan, Agama dan Umum. Untuk periode pertama Kongres memilih Jan Torar yang memimpin Departemen Pengerahan Tenaga untuk menjadi Pemimpin Umum KoP2. Pimpinan lainnya adalah P.M. Tos (Departemen Pertahanan), Badar Alkatiri (Departemen Agama), Assegaf (Departemen Sosial Ekonomi), Abdul Chalil (Departemen Umum). Ketika timbul konflik senjata pada 1958, sejumlah besar anggota KoP2 di wilayah Sulawesi Utara dan Tengah dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi anggota pasukan Permesta. Sebagian lagi, khususnya pelajar dan mahasiswa, disusun dalam satuan Permesta dengan nama CTP (Corps Tentara Pelajar) dipimpin Jimmy Noya, seorang pemuda asal Ambon (Maluku). Sebelum itu, kegiatan KoP2 adalah membantu pemerintah daerah masing-masing mengerahkan tenaga dan dana untuk melancarkan pembangunan di daerah-daerah. Hasil yang dicapai organisasi pemuda ini secara swadaya, misanya seperti pembangunan berbagai gedung-gedung yang dijadikan kantor Gubernur Daerah Sulawesi Utara sampai sekarang 80 buah - dan jalan cukup membanggakan.

Selain itu di Sulawesi Selatan terbentuk Parlemen Pemuda Permesta Wirabuana  dengan pimpinan Matulada. Pada 11 November 1957, Letkol Sumual, sebagai pimpinan tertinggi Permesta, menggabungkan organisasi-organisasi pemuda itu menjadi Dewan Tertinggi Pemuda Permesta dengan kedudukan di Ujungpandang. 

Dukungan Rakyat Dalam Pembangunan

Pada tanggal 7 Desember 1957, terbentuk pula Persatuan Wanita Permesta Wirabuana dengan Ny. Towoliu Hermanses sebagai ketua. Anggota pengurus lainnya, antara lain, Ny. E.Sigar, Ny. Fachruddin, Ny. Sam Kesaulya, Ny. Saleh Lahade, dengan Ny. Andi Burhanuddin, Ny. R.Warouw, dan Ny. Depu sebagai penasihat.

Suatu wadah yang lebih umum, Bara Permesta (singkatan dari Badan Aksi Rakyat Pendukung Permesta) dibentuk pula oleh pimpinan Permesta. Organisasi ini terdiri atas anggota partai-partai, organisasi massa dan tokoh-tokoh fungsional, dengan tujuan mempertahankan fungsional itu terorganisir sejajar dengan organisasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia Timur.

Seluruh organisasi pemerintahan, pers, pemuda, wanita dan mahasiswa yang dibentuk Permesta itu mengakui Letkol H.N. Sumual sebagai pimpinan tertinggi. Kepemimpinan Permesta terwujud dalam Dewan Tertinggi Permesta yang dipimpin H.N. Sumual dengan M. Saleh Lahade sebagai wakil, dan Bing Latumahina sekretaris. Hubungan dengan seluruh daerah di wilayah Wirabuana (Indonesia Timur) tetap terpelihara, sekalipun menjelang pertengahan 1957, beberapa daerah telah dipengaruhi oleh pemerintah pusat serta MBAD. Melalui jaringan pemerintah daerah serta organisasi pemuda, wanita, mahasiswa dan pers, Permesta merencanakan pembangunan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan yang diprakarsai Permesta sebenarnya sudah berlangsung sejak Maret 1957. Pada bulan itu, Panglima Suual meminjam uang sebanyak 100 juta rupiah dari Bank Indonesia untuk digunakan sebagai dana pembangunan. Setiap kabupaten di Indonesia Timur menerima 2 juta rupiah untuk proyek-proyek pembangunan yang direncanakan daerah-daerah bersangkutan. Misalnya Sulawesi Selatan PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel) Makale, Tana Toraja, dibangun dengan dana Permesta. Demikian pula pasar-pasar seperti di Matoangin (Ujungpandang), Markas Resimen 23 di Pare-pare, pusat latihan infanteri di Bilibili, depot batalion di Malino, dan Markas Resimen Hasanuddin di Jalan Lanto Daeng Pasewang. Kemudian, setiap propinsi diwajibkan menyusun rencana pembangunan lima tahun sesuai dengan ketetapan dalam Piagam Permesta dan keputusan Kongres Bhinneka Tunggal Ika. Dana pembangunan diperoleh melalui ekspor kopra wilayah Sulawesi Utara, Malaku Utara dan beberapa tempat lain. Seperti ditentukan dalam Piagam, daerah-daerah yang tidak memiliki komoditi ekspor, ditunjang daerah-daerah lainnya, sehingga pembangunan bisa dilaksanakan secara merata.

Dari seluruh daerah di Indonesia Timur, wilayah Sulawesi Utaralah yang paling giat membangun. Ini terutama berkat hasil kopra yang demikian besar di daerah ini. Penanganan ekspor kopra di wilayah ini dikendalikan suatu badan koordinasi yang dipimpin J.M.J. Pantow.

Dari dana yang terkumpul itu, setiap bupati kepala daerah mendapat sejumlah dana untuk melaksanakan pelbagai proyek menyangkut pembuatan jalan, jembatan, sekolah-sekolah dan sebagainya.

Sudah sejak Juni 1957, rakyat berbondong-bondong melaksanakan pelbagai proyek dengan semangat mapalus (gotong royong). Lebih dari 100 orang desa Tompaso, Amurang, Radey, Sapa, Tengah, Pakuweru dan Pakuure berhasil membangun jalan 6 km yang menghubungkan desa-desa itu. Jalan antara Manado dan Tomohon sepanjang 25 km pun mulai ditingkatkan dan diperlebar. Dengan bantuan TNI, rakyat berhasil membangun jalan yang menghubungkan Kinalawiran dan Tompaso Baru di Minahasa Selatan. Desa-desa Liningaan, Kinaweruan dan Tumani berhasil membangun sebuah bendungan di Sungai Ranoyapo untuk mengairi sekitar 100 hektar lahan pertanian. Rakyat Tonsea dengan pimpinan Bupati juga berhasil merehabilitasi jalan di wilayah itu sepanjang 120 km. Di Tombasian, rakyat bermapalus membangun pelbagai proyek seperti rumah sakit umum, gedung SMP, gedung SD, saluran air, serta jalan-jalan baru yang menghubungkan desa itu dengan desa-desa sekitarnya. Di desa Pinangsungkulan, sebuah bank desa berhasil dibangun. Dan masih banyak lagi proyek-proyek yang tidak seluruhnya dapat dilaporkan dalam pers setempat.

Tidak saja Kabupaten Minahasa mendapat alokasi dana untuk pembangunan. juga Kabupaten Bolaang Mongondow memperlihatkan kegairahan yang luar biasa pada 1957. Demikian pula Kabupaten Sangir Talaud. Setiap distrik mendapat kesempatan membangun jalan baru atau merehab jalan-jalan lama, serta membangun dan merehab gedung-gedung sekolah, poliklinik dan lainnya. di Sulawesi Tengah, pembangunan berjalan lancar di sekitar kota Poso, Banggai sampai Kabupaten Makale, Rentepao di Tanah Toraja.

Salah satu proyek yang penting adalah pembentukan Universitas Permesta di Kota Manado. Pada mulanya, digunakan sebuah bangunan di Kawasan Sario. Rektor pertamanya, Mayor Runturambi, yang memegang jabatan Kepala Staf Gubernur Militer Sulawesi Utara Tengah. Juga PTPG (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru) di Tondano, mendapat perhatian istimewa. Gedung-gedung baru serta perpustakaan dibangun di sini. Para mahasiswa pun mendapat tunjangan pendidikan yang memuaskan.

Sulawesi Utara mampu mengerahkan sekitar 10.000 tenaga kerja untuk pembangunan. Terutama pembangunan jalan arteri yang menghubungkan Manado dan Bitung. Jalan antara Manado dan Gorontalo lewat Kotamobagu mulai dirintis Permesta dengan menggunakan tenaga-tenaga pemuda yang tergabung dalam KoP2 itu. Pemerintah Militer senantiasa menyediakan pelbagai peralatan seperti truk, buldoser, semen, aspal, dan lain-lainnya untuk pelbagai proyek yang spontan direncanakan penduduk desa.

Di pelbagai daerah lain pun pembangunan diselenggarakan. Setelah terbentuknya KoP2 di Tondano, para pemuda, yang berasal dari pelbagai daerah, kembali ke tempat masing-masing untuk menyampaikan misi yang terkandung dalam Permesta.

Permesta di Nusa Tenggara

Barnabas banggur, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Makassar (kemudian menjadi Pengacara di Jakarta) - kembali ke kampung halamannya, Flores, untuk mengkoordinasikan para pemuda setempat. Dengan dana yang disediakan Permesta, mereka berhasil membangun sebuah gedung Pemuda Permesta yang digunakan pertama kalinya untuk menyelenggarakan suatu Kongres Pemuda setempat pada Desember 1957. Gedung ini berdiri dengan megah di pinggir pantai Kota Ende, ibu kota Kabupaten Ende (Flores Tengah), dan digunakan sebagai gedung pemerintahan daerah. Juga dibangun dermaga di Larantuka yang digunakan pihak Misi Katolik untuk menyimpan/menyandarkan kapal-kapal motor mereka. Untuk pembangunan Flores bagian Barat yang dikenal sebagai Daerah Swapraja dengan ibu kota Ruteng, Permesta menyumbangkan beberapa ribu sak semen untuk membantu pembangunan rumah pegawai,  pegawai negeri, guru-guru yang berpenghasilan rendah yang bertempat tinggal di Kota Ruteng. Penyerahan ribuan sak semen itu disaksikan Penguasa Militer setempat (Flores) Fredy Lumanauw, Kepala Pemerintahan  Swapraja Manggarai (KPS), P. Salasa dan Barnabas Banggur yang saat itu masih mahasiswa. Permesta mempersiapkan pula pembentukan provinsi Nusa Tenggara Timur dengan singkatan NTT. Pembentukkannya direalisasikan Pemerintah Pusat, Desember 1958, dengan Gubernur pertamanya Lalamentik, dan pemekaran kabupaten menjadi 12 buah.

Bersamaan dengan persiapan pembentukan Provinsi NTT, Permesta juga mempersiapkan pemekaran pembentukan daerah tingkat II/Kabupaten, antara lain, Daerah Flores yang sebelumnya hanya satu Kabupaten, direncanakan dan direalisasikan menjadi 5 Kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Manggarai dengan Ibu kota Ruteng
2. Kabupaten Ngada dengan Ibu kota Bajawa
3. Kabupaten Ende-Lio dengan Ibu kota Ende
4. Kabupaten Sika dengan Ibu kota Maumere
5. Kabupaten Flores Timur dengan Ibu kota Larantuka

(Sumber: R.Z. Leirissa; PRRI PERMESTA     Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis)
Revised by Permesta Information Online