* OTONOMI DAERAH MERUPAKAN BATU UJIAN BAGI PEMERINTAHAN GUS DUR

Masalah otonomi daerah akan menjadi salah satu batu ujian bagi Presiden 
Abdurrahman Wahid dalam mengendalikan pemerintahannya selama satu tahun
pertama. Ini terbukti dari maraknya demo-demo yang menuntut kemerdekaan dan
federalisme di perbagai propinsi dalam minggu pertama pemerintahannya.
Laporan Syahrir dari Jakarta.



Rakyat Aceh marah kepada Gus Dur. Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid
seolah-olah pihak militer tidak pernah melakukan pembunuhan di Aceh
ternyata menimbulkan gelombang kemarahan rakyat setempat. Caci maki yang
dialamatkan kepada kepala negara ini terdengar di berbagai tempat. Ucapan
Gus Dur itu perlu diluruskan. "Saya tahu persis kalau militer melakukan
pembunuhan terhadap rakyat Aceh", kata anggota DPRD Aceh Abdullah Saleh
kepada Suara bangsa di Banda Aceh, Jumat pagi. Dikatakannya juga 'alangkah
baiknya kalau Gus Dur tak asal bicara, apalagi dalam kondisi Aceh sekarang
ini', kata Ketua MUI Aceh Iman Suja'i seraya menambahkan 'inilah pernyataan
yang tak benar, dan akan menambah luka rakyat di sini'. Gus Dur dalam suatu
pertemuan dengan pengurus Kadin mengatakan, pembunuhahn yang dilakukan di
aceh bukan dilakukan Tentara Nasional Indonesia, tetapi dilakukan oleh
orang-orang yang memakai seragam TNI.



Sementara itu aksi-aksi pro-kemerdekaan atau negara federal mau pun otonomi
luas, masih terus berlanjut di wilayah Indonesia bagian timur. Setelah aksi
semacam itu mereda di Sulawesi Selatan, karena empat anak daerah Sulsel
diangkat sebagai menteri, kini muncul demo di Kendari Sulawesi Tenggara.
Sebagian masyarakat di sana pun menginginkan kemerdekaan. Sehari sebelumnya
juga muncul tuntutan yang sama dari kelompok-kelompok Permesta. Baik di
Menado, Sulawesi Utara maupun di Halmahera, Maluku Utara. Sedikitnya tiga
kelompok masyarakat dalam dua hari terakhir melakukan aksi unjuk rasa dan
parade di jalan-jalan protokol Menado.



Ketuanya James Karinda mendeklarasikan berdirinya Pergerakan Reformasi
Semesta, atau Permesta di DPRD Sulut, dengan tujuan memprotes keras
pemerintahan Gus Dur-Megawati, karena tak menghargai orang Sulawesi Utara.
Kelompok yang lain yaitu Yayasan Permesta, pimpinan Renata Tikonuwu,
tegas-tegas ingin melanjutkan Perjuangan Rakyat Semesta tahun 1957. Menteri
Otonomi Ryaas Rasyid melihat aksi-aksi ini hanya bersifat temporer dan
tidak ada maksud mereka untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Ini
hanya menyangkut kewewenangan daerah saja katanya. Yang minta federalisme
atau kemerdekaan sebenarnya hanya menuntut kewewenangan saja, katanya dalam
suatu wawancara televisi.



Menurut Rasyid kemampuan daerah tidak semuanya sama. Ada yang mampu, ada
yang tidak mampu jika benar-benar diberikan kewewenangan oleh pusat. Tetapi
ia melihat dari pihak Presiden Gus Dur sudah ada 'political wil'. Kalau
sampai gagal, maka eksistensi negara yang dipertaruhkan. Bagi Ryaas Rasyid
sekarang tergantung menteri-menteri yang bersangkutan di pusat. Tapi kalau
dahulu semuanya tergantung pada pusat apa yang mau diserahkan, kini
tergantung pada daerah wewenang mana yang mau diserahkan kepada pusat.
Namun yang pasti pusat akan tetap mempertahankan lima bidang, yaitu yang
menyangkut hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan, agama dan peradilan.



Hanya Aceh saja yang akan diberikan kewenangan soal agama. Kewenangan soal
perijinan kehutanan, perkebunan, pertanahan dan sebagainya jelas harus
diserahkan pusat kepada daerah. Tugas pusat sekarang hanya supervisi saja.
Yang menjadi persoalan nanti adalah soal implementasi di daerah, sebab
daerah-daearh umumnya belum sipa secara mental. Dalam pada itu tokoh asal
Indonesia Timur Ventje Sumual menyatakan selama pembangunan belum merata di
seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, maka perjuangan rakyat
daerah akan terus dikobarkan.



Lebih lanjut pencetus proklamasi Permesta atau Perjuangan Semesta tahun
1957 menegaskan, Permesta akan jalan terus, hanya sekarang yang diperlukan
adalah suatu mekanisme untuk memperjuangkan cita-cita Permesta itu yang
pada dasarnya bertumpu pada keinginan rakyat bagi keadilan ekonomi dan
pemerataan hasil pembangunan. Menurut Ventje Sumual, tuntutan bagi
pembangunan yang bersifat kerakyatan sudah didengungkan semenjak proklamasi
2 Maret 1957 di Makasar. Tetapi hasrat rakayat wilayah Indonesia Timur itu
ditumpas dengan kekerasan oleh pemerintah pusat. Namun bagi Ventje Sumual
hasrat dan keinginan rakyat itu ternyata masih relevan setelah 42 tahun.



Seorang pengamat di Menado mengakui bahwa cita-cita para pencetus Permesta
seperti Ventje Sumual dan M. Jusuf ternyata merupakan keinginan yang laten,
yang selama Orde Baru tersembunyi dan kini muncul kembali. Bagi mantan
panglima tentara dan Teritorium 7 yang mencakup seluruh wilayah Indonesia
Timur termasuk Sunda Kecil dan Bali itu, negara bagian atau propinsi sama
saja. Yang penting adalah konstruksi hukumnya. Otonomi a la Yasser Arafat
adalah yang paling ideal karena kewewenangannya lebih dari pada satu negara
bagian. Otonomi a la Palestina memang memberikan kewenangan bagi Palestina
untuk memiliki polisi dan angkatan bersenjata sendiri.



Maka bagi Ventje Sumual pengertian otonomi dan federal bisa luas dan bahkan
tidak ada perbedaan. Seorang mahasiswa di Makasar sebaliknya berpendapat,
kalau semua propinsi sudah menjadi negara merdeka maka langkah berikutnya
adalah untuk bertemu kembali di Asean yang kokoh.



Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/



Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh
melalui ranesi@rnw.nl



Copyright Radio Nederland Wereldomroep.

Source: RNW berita list manager
Date: Fri, 29 Oct 1999 17:25:03 +0200

  --------------------------------------------------------------------