Watti Bantah Pungutan Uang Pensiun eks Permesta

Usaha Dewan pimpinan Pusat (DPP) Korps Pemuda Laskar Rakyat Republik Indonesia (KPLRI) untuk merealisasikan janji uang pensiun bagi anggotanya berbuntut panjang. Pasalnya, ada isu yang berhembus bahwa untuk merealisasikan uang pensiunan tesebut dikenakan uang administrasi sebesar Rp 500.000.

"Itu sama sekali tidak benar. jika hal yang dituduhkan tersebut ada, saya siap ditembak di tempat," tegas Ketua DPP KPLRI Drs. FOR Watti kepada Komentar kemarin.

Menurutnya, perjuangan tersebut murni dilakukan untuk kepentingan para eks pejuang Permesta. "Terus terang saja, saya tidak ada niat untuk menipu. Tetapi saya sementara melobi ke Menteri Pertahanan RI dalam hal ini Dirjen Dephan lewat surat dengan nomor B.546/07/05/01/MIN.SDM tertanggal 54 Mei 2001 agar mantan Permesta diberikan pensiun." kata Watti yang baru kembali dari Jakarta.

"Dengan ini, saya memerintahkan kepada semua Dan Satgas LRRI untuk segera proaktif untuk segera membersihkan orang-orang yang berani berlaku provokator yang sudah merusak nama orang tanpa dasar hukum yang jelas," tegas Watti sambil mengimbau.

Dikatakan, pendaftaran telah dibuka dan berlaku juga bagi pejuang sejak tahun 1945, Trikora maupun Dwikora. "Pendaftaran ini tidak dipungut bayaran, kecuali telah menjadi anggota LRRI guna mengikuti polis asuransi dan kartu anggota sebesar Rp. 30.000." katanya.

Watti menambahkan, Dephan sudah membalas surat tersebut lewat juklak penjaringan kehormatan veteran RI hingga batas tahun 2003. "Jadi siapa saja yang merasa pejuang Tentara Bantuan Operasi (TBO) silahkan mendaftarkan diri melalui panitia yang akan dibentuk nanti." katanya.


Sumber: KOMENTAR Sabtu, 28 Juli 2001